(Indramayu, Dialog)- Anggota DPR RI
Komisi IV, Ono Surono ST, yang merupakan kader PDIP dari Dapil VIII Jabar,
menyikapi rencana KKP (Kementerian Kelautan
dan Perikanan) RI akan membeli 6 unit pesawat patroli dan 1
unit kapal markas, akan membuat pengeluaran negara akan bertambah banyak dan
hal itu sangat mubadzir. Dengan Kondisi ekonomi
yang saat ini menyulitkan kehidupan nelayan akibat terbentur dengan Peraturan
dan Kebijakan yang dibuat oleh KKP, Menteri Susi Pudjiastuti, justru hal
tersebut tidak pernah digubris oleh KKP jika kebijakkan yang dibuatnya itu
tidak pro rakyat. “Negara sedang defisit anggaran, terus juga
pendapatan negara belum maksimal, justru itu dari komisi IV menolak pembelian 6
pesawat patroli dan 1 unit kapal markas yang di ajukan oleh KKP tersebut,”
Ungkap Ono Surono ST, saat ditemui di kediaman di Indramayu.
Dikatakan Ono, jika
rencana KKP untuk membeli 6 pesawat patroli dan 1 unit kapal markas itu
seharusnya sudah menjadi tanggung jawab Angkatan Laut, Polair dan Badan
Keamanan Laut dalam menjaga keamanan laut Indonesia. Ia mengatakan jika program
dari KKP harus di fokuskan untuk sejahterakan nelayan dengan peraturan dan
kebijakan yang harus pro nelayan.“Seharusnya KKP prioritaskan saja pada
program-program yang berhubungan langsung dengan nelayan, bukan membuat rencana
program yang tidak berhubungan langsung dengan nelayan, salah satunya ya
seperti pembelian 6 unit pesawat dan 1 unit kapal markas itu,” jelasnya
Ono menambahkan,
seharusnya KKP bisa membuat program yang lebih dapat meningkatkan produksi
hasil tangkap nelayan dengan membuat pelayanan publik yang maksimal dari KKP
untuk nelayan,“Lebih efisien dengan satelit daripada pesawat patroli, jika
hanya untuk memantau keamanan laut, atau dengan rencana program lain yang
langsung bersentuhan dengan nelayan,” pungkasnya. (dede).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar