DPRD Indramayu Soroti Kasus Meninggalnya Siswa SMK Di Malaysia

Indramayu, Dialog)- Mencuatnya kasus penyusupan alumni SMK Nasional, Kabupaten Indramayu dalam program Praktek Kerja Industri (Prakerin) ke Malaysia menjadi sorotan publik. DPRD Kabupaten Indramayu dalam waktu dekat berencana memanggil Dinas Pendidikan, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans), serta pejabat SMK Nasional untuk meminta penjelasan dan klarifikasi tentang kasus tersebut.

Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Indramayu, Hadi Hartono saat dimintai komentarnya mengatakan kepada Dialog, pihaknya dalam waktu dekat ini berencana akan melakukan pemanggilan tiga instansi sekaligus yang terkait dalam kasus program prakerin, Dinas Pendidikan, Dinsosnakertrans Kabupaten Indramayu, dan pihak sekolah untuk meminta penjelasan dan klarifikasi tentang program orakerin, ”Dugaan penyalahgunaan prakerin ini harus dijelaskan secara detail. Kita ingin mengetahui secara jelas. Tujuannya agar program ini tidak menyimpang dan tidak terulang kembali,” katanya.

Lebih lanjut Hadi menjelaskan, terkait pemberitaan yang terus diberitakan Koran mendapat perhatian dari Komisi B DPRD Kabupaten Indramayu dengan terus mengamati perkembangan program prakerin pasca insiden kematian salah satu siswa magang beberapa waktu lalu, ” Kami terus mengamati dari perkembangan kasus ini, tapi sampai hari ini belum juga rampung. Rencananya dalam waktu dekat kami berusaha untuk memfasilitasi polemik dan perdebatan kasus tersebut dengan meminta keterangan secara langsung dari instansi terkait,” kata Hadi.

Hadi menambahkan, pihaknya masih menghimpun data dan informasi dari berbagai pihak yang mengetahui kasus ini serta membawanya dalam rapat yang akan deigelar nanti, ” sementara ini di luar berkembang isyu, bahwa pihak sekolah mendapatkan bonus dari perusahaan senilai 200 Ringgit Malaysia / siswa. Selain itu,  ada sistem pemutaran uang (pengganti administrasi pemberangkatan, red) bagi siswa SMK yang mengikuti program prakerin di Malaysia dengan memotong gaji siswa selama mengikuti PKL di sana. Itu sama saja dengan kapitalis, ini yang mengundang pertanyaan besar bagi anggota dari Komisi B itu sendiri. Untuk itu kami akan  menindak lanjuti kasus program prakerin ini secara serius, ” tegasnya.(Wandi/Dad).