Jumat, 30 Maret 2018

Kemenag Kabupaten Indramayu Dilaporkan Ke Polisi






Indramayu, Dialog – 27/03/2018-karena ketidaktegasan dan memberikan keputusan yang dianggap menyimpang. Kantor Kementerian Agama (kemenag) Kabupaten Indramayu dilaporkan ke Polisi oleh Pengurus Yayasan Pendidikan Islam (YAPI) Al-Ikhlash Segeran Blok Gondang RT 04/RW 05 Desa Segeran Kidul Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu.
Dilaporkannya Kantor Kemenag Kabupaten Indramayu terkait mengeluarkan keputusan memproses dan merekomendasikan pencairan dana BOPRA (Bantuan Operasional  Roudhatul Athfal),  Dana BOS (Bantuan Opersioanl Sekolah) dan Bantuan Dana BSM (Bantuan Siswa Miskin) kepada Kepala Sekolah RA (Roudhatul Athfal)  dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang dibawah Yayasan Al-Iklas Indramayu yang merupakan bukan haknya. Pasalnya Sekolah RA, MI yang diklaim  Dibawah naungan yayasan Al-Ikhlas Indramayu (tidak memiliki alamat jelas), merupakan dibawah naungan YAPI Al-Ikhlash Segeran yang beralamat di Blok Gondang RT 04/RW 05 Desa Segeran Kidul Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu. Yang merupakan tempat dimana Sekolah RA, MI dan Mts berada.
Salah seorang Pengurus YAPI Al-Ikhlash Segeran, Abdul Munir kepada Dialog mengatakan, betul kami pihak Yayasan akan mengadukan pengurusan Yayasan Al-Ikhlas Indramayu sebagai Terlapor Pertama dan Kantor kemenga Indramayu sebagai Terlapor Kedua ke Polisi. Dilaporkannya kedua terlapor tersebut bukan tidak ada alasan ata dasarnya. Kami  Yayasan Pendidikan Islam Al-Ikhlash Segeran, selama ini cukup sabar untuk mencoba dengan menempuh jalan musyawarah, baik ditingkat desa maupun sampai ke Kantor Kemenag Indramayu, namun mereka nampaknya tidak mau melihat fahta hukum yang ada, sehingga akhirnya kami membawa masalah ini ke pihak Kepolisian, jelasnya.
Dikatakan Munir, laporan yang kami ajukan ke pihak kepolisian untuk kedua Terlapor tersebut yakni pihak Yayasan Al-Ikhlas Indramayu, telah sengaja menguasai atas Sekolah RA dan MI tanpa ada dasar legal formalnya, yang jelas-jelas RA dan MI tersebut didirikan oleh Yayasan Pendidikan Islam Al-Ikhlash Segeran, selain itu Yayasan Al-Ikhlas Indramayu juga telah menerima dan Bopra, dan BOS dan Dana BSM dari Kemenag Indramayu, yang dibantu pencairannya oleh Kantor Kemenag Indramayu, sementara Stempel pencairannya adalah Stempel milik Yayasan Pendidikan Islam Al-Ikhlash Segeran. Begitu juga Kantor Kemenag Indramayu yang kami laporkan juga karena pihak kantor kemenag Indramayu walaupun sudah kami berikan data keberadaan Yayasan Pendidikan Islam Al-Ikhlash Segeran yang mengelola RA, MI, dan Mts sebagai fakta dokumen legal formal tidak pernah dilihat sebagai bahan kebijakan atas keputusan. Tetap saja memberikan rekomendasi kepada  Yayasan Al-Ikhlas Indramayu, “ kami mendengar kabar kenapa Kemenag Indramayu memberikan rekomendasi kepada Yayasan Al-Ikhlas Indramayu, ada campur tangan Anggota Dewan yang menekan Kantor kemenag Indramayu. Kalau itu memang ada, sangat disayangkan dan disesalkan karena tekanan Anggota Dewan pihak kemenag Indramayu mendukung yayasan yang tidak memiliki legal formal terhadap penguasaan atas RA dan MI yang jelas-jelas didirikan oleh kami, “ tandasnya.
Munir menambahkan, kalau pihak Kemenag Indramayu mengeluarkan kebijaan atau memutuskan untuk meluruskan bahwa RA dan MI yan sekarang ini dikuasai Yayasan Al-Ikhlas Indramayu, diserahkan pengelolaan kepada kami, tentunya pangaduan Pelaporan kepada pihak Kepolisian akan kami pertimbangkan, “ sebenarnya masalah RA dan MI yang sekarang ini kami masalahkan bisa diselesaikan kalau pihak Kantor Kemenag Indramayu tegas dengan melihat fakta hukum yang ada, tapi kalau tetap karena tekanan ya tentunya, akan membiarkan bahkan cuci tangan, “ pungkasnya.
Sementara itu ditempat terpisah Ketua Komunitas Masyarakat Pers Anti Kekerasan dan Korupsi (KOMPAKK) Indramayu, Dadang Hermawan saat dimintai komentarnya mengatakan, kalau memang pihak kantor Kemenag Indramayu, telah merekomendasikan pencairan dana Bopra, dan BOS dan Dana BSM kepada RA dan MI yang dikelola pihak Yayasan Al-Ikhlas Indramayu, yang nota benenya tidak memiliki legal formal atas penguasaan RA dan MI tersebut, ini bisa teridikasi adanya penyimpangan dan kong kalingkong, “ sebenarnya ada apa pihak Kantor Kemenag Indramayu ngotot untuk memberikan rekomendasi atas pengelolaan RA dan MI kepada Yayasan Al-Ikhlas Inrdramayu. Bukan merekomendasikan kepada Yayasan Pendidikan Islam Al-Ikhlash Segeran. Kami juga akan mempelajari apakah pihak Kantor Kemenag Indramayu teridikasi melakukan penyimpangan tindak pidana korupsi. Kalau hasil kajian kami ada teridikasi adanya tindakan korupsi, kami tidak segan-segan akan mengadukan ke pihak kejaksaan, “ tegas Dadang.(tono/dad).

Selasa, 30 Januari 2018

Tenaga Honorer Akper Pemda Indramayu Minta Perhatian






Tenaga Honorer Akper Pemda Indramayu yang masih bekerja.


Indramayu, Dialog – 16/01/2018- dengan adanya rencana pembubaran Akademi Perawat (Akper) Pemda Indramayu yang merupakan Akper Negeri milik Pemerintah Kabupaten Indramayu, membuat resah dan khawatir bagi para pegawainya. Khususnya bagi tenaga Honorer yang jumlahnya ada 14 orang yang sudah bekerja lama di Akper Pemda Indramayu tersebut.” Bagi pegawai yang sudah Pegawai Negeri Sipil (PNS) mungkin tidak terlalu khawatir, karena pihak pemerintah Kabupaten Indramayu tinggal mutasi saja. Tapi bagi kami yang tenaga Honorer bagaimana nasibnya,” jelas Sri Wahyuni, tenaga Honorer yang bekerja sebagai Dosen yang mengaku sudah bekerja di Akper Pemda Indramayu selama 11 Tahun.
Dikatakan Sri, Kalau bisa sih Akper Pemda Indramayu jangan dibubarkan, tetapi kalau memang sudah menjadi ketentuan harus dibubarkan mau bilang apa. Sementara ini Akper Pemda Indramayu tiggal menunggu dua angkatan lagi untuk kelulusan dan sudah tidak menerima Mahasiswa baru. Dan tentunya Akper Pemda pasti dibubarkan. Akan tetapi nasib kami setidaknya harus diperhatikan, “ saya berharap kepada pimpinan atau yang mengambil kebijakan, kalau nanti Akper Pemda akan bubar para tenaga honorer minta ditempatkan atau disalurkan di instansi-instansi pemerintah sehigga kami bisa bekerja lagi. Itu juga ada beberapa tenaga honorer yang sudah keluar mencari kerja ditempat lain,“ pintanya.
Hal senada juga dikatakan   Ratna Ningsih seorang tenaga honorer sebagai tukang bersih-bersih yang sudah bekerja sejak tahun 2008. Dikatakan Ratna, kalau memang akhirnya Akper Pemda dibubarkan, kami hanya berharap nasib kami agar diperhatikan, karena selain para tenaga honorer sudah bekerja lama di Akper Pemda, juga tidak tahu akan kemana setelah Akper Pemda bubar, “ saya memohon kepada pimpinan kami untuk memperjuagkan nasib kami, untuk bisa disalurkan dan ditempatkan ditempat lain, sehingga setelah Akper Pemda bubar, kami bisa bekerja kembali, “ tuturnya,(dadang).

Kamis, 30 November 2017

Terkait Tuntutan Para Guru Honer, SK Penugasan Dari Bupati Akan Diterbitkan Bulan Desember








Indramayu, Dialog – 28/11/2017 – Sudah ada kesepakatan antara Dinas Pendidikan, Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan Bagian Hukum Setda Pemerintah Kabupaten Indramayu serta Dewan Pendidikan untuk membuat kajian hukum, dalam upaya penerbitan Surat Keputusan Penugasan dari Bupati untuk Tenaga Guru Honorer, “ target dari Dinas Pendidikan bulan Desember Surat Keputusan Penugasan untuk tenaga Guru Honorer bisa diterbitkan, “ terang  Drs. H. Eddy Mulyadi, MM. BKPSDM Kabupaten Indramayu, kepada Dialog saat ditemui diruang kerjanya, Selasa (28/11).
            Dikatakan Eddy, tuntutan para Guru Honorer untuk meperoleh Surat Keputusan (SK) Penugasan dari Bupati merupakan tuntutan yang wajar dan bisa dipenuhi. Karerna berdasarkan Permendikbud Nomor 26 Tahun 2017, salah satu persyaratan untuk para guru Honorer memperoleh tunjangan dari Pemerintah Pusat dari dana Bos adalah SK Penugasan yang dikeluarkan oleh Bupati, “ selama tidak membebani dari Anggaran APBD Kabupaten, saya yakin Bupati akan mengeluarkan SK Penugasan yang diminta para Guru Honorer tersebut,  sudah ada solusi“ tuturnya.
            Disinggung adanya rencana para Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan yang akan melakukan aksi demo ke DPR RI, terkait pembubaran UPTD Pendidikan Kecamatan berdasarkan Permendagri no 12 tahun 2017, Eddy menyatakan, memang kami sudah mendengar namun belum pemberitahuan kepada Kita, “ wajar-wajar saja atas ketidakpuasan para Kepala UPTD sehingga akan melakukan aksi protes ke Pusat, karena sementara ini Pusat sendiri dengan dikeluarkannya Permendagri nomor 12 tahun 2017 tentang penghapusan Kantor UPTD Pendidikan Kecamatan tidak diimbangi atau dibarengi dengan solusi seteah pembubaran UPTD Pendidikan Kecamatan tersebut, “ tandasnya.
            Menurut Eddy, seharusnya Pemerintah Pusat dalam mengeluarkan suatu peraturan harus dibarengi dengan solusi, disatu sisi institusi UPTD Pendidikan Kecamatan dihilangkan, tetapi disisi lain tidak ada solusi yang diberikan Pemerintah Pusat, “ perlu dikatahui rentang kendali antara Sekolah Dasar dengan Dinas Pendidikan Kabupaten kan sangat jauh, jelas akan menyulitkan dan membebani para Kepala Sekolah SD. Coba bayangkan bagaimana SD-SD yang ada di Kalimantan atau Papua, saat mau konsultasi dengan Disdik Kabupaten yang kondisi sangat jauh itu akan menjadi hambatan bagi para Kepala Sekolah SD itu sendiri, “ jelasnya.
            Disinggung apakah Pemerintah Kabupaten Indramayu pernah melayangkan surat protes atas dikelarkannya Pemendagri nomor 12 tahun 2017 tersebut, Eddy mengatakan, melalui Bupati Pemkab Indramayu sudah melayangkan surat keberatan atas Pemendagri tersebut, dan kami bawa langsung bersama Dinas Pendidikan, dimana surat yang kami layangkan agar UPTD Pendidikan Kecamatan tetap dipertahankan, karena fakta dilapangan UPTD Pendidikan Kecamatan masih sangat dibutuhkan karena beban kerja Dinas Pendidikan Kabupaten sangatlah tinggi. Namun sampai dengan saat ini tidak ada jawaban secara tertulis oleh Mendagari, “ secara tertulis kami belum mendapat jawaban atas surat keberatan yang kami layangkan, kami mencoba mendatangani Kementerian Dalam Negeri untuk konsultasi, hanya memperoleh jawaban bahwa daerah harus mengikuti ketentuan yang sudah dikeluarkan yaitu Permendagri nomor 12 tahun 2017. Tanpa ada solusi apapun untuk daearah, “ tuturnya.

            Eddy menambahkan, dengan adanya Pemerndagri nomor 12 tahun 2017 yang harus dilaksanakan dan tidak ada solusi apapun dari pemerintah pusat, tentunya kami kecewa dan bukan saja Kabupaten Indramayu saja, pastinya seluruh Indonesia, karena Pusat nampaknya tidak melihat adaanya dampak dengan dihapusnya UPTD Pendidikan kecamatan tersebut, buktinya sekarang UPTD-UPTD se Jawa Barat saja sudah akan melakukan aksi ke Pusat, saya yakin kebupaten-Kabupaten di propinsi lainpun akan melakukan aksi yang sama,” saya berharap Pemerintah Pusat mengerti dan memahami atas keberatan Dinas Pendidikan, dan berharap bisa dikaji ulang Pemendagri nomor 12 tahun 2017 yang sudah dikeluarkan tersebut demi kelancaran dalam rentang kendali yang dijalani Dinas Pendidikan kabupaten, “ pungkasnya.(dadang).

Selasa, 31 Oktober 2017

Diduga Lakukan Mesum di Tolilet Masjid, Siswa SMKN 1 Indramayu, Tertangkap Warga

Indramayu, Dialog – 24/10/2017- tidak bermoral mungkin pantas dilayangkan kepada Rosyidin (16), Siswa Kelas 10 SMK Negeri 1 Indramayu Jurusan Tata Boga. Pasalnya Rosyidin yang masih dibawah umur dan seorang pelajar di Sekolah SMKN ternama di Kabupaten Indramayu tersebut, tertangkap basah diduga berbuat mesum dengan seorang perempuan sebut saja Bunga (15) Warga Desa/Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu, yang juga seorang Siswi kelas 10 di salah satu Sekolah di Kabupaten Indramayu. Rosidin tertangkp warga diduhga berbuat mesum di Toilet Masjid Al Furqon Blok Cidedel Desa Terusan Kacamatan Sidang Kabupaten Indramayu, Minggu (15/10) pukul 10.30 Wib.
Berdasarkan informasi yang diperoleh Dialog menyebutkan, sekitar pukul 10.30 Wib, Istri Lebe (Pegawai Desa) yang tidak mau disebutkan identitasnya yang rumah tinggalnya di samping Majjid Alfurqon mencurigai adanya anak laki-laki dan perempuan berhenti dari sepeda motor disamping masjid, dan diperhatikan seorang perempuan masuk dulu ke tolilet, selang tidak teralu lama masuk juga si laki-lakinya yang belakangan dketahui bernama Rosyidin masuk ke toilet yang sama. Karena kecurigaan  akan berbuat tidak baik, Istri  Lebe memberi tahu warga disekitar masjid, dan saat itu juga warga langsung menghampiri kedua anak tersebut yang berada di dalam tolilet, dan langsung  mendrobak pintu toilet tersebut, saat itu si Rosyidin langsung keluar dengan tergesah-gesah mengenakan celananya dan berlari menuju sepeda motornya, namun karena sepeda motornya sedang di pegang warga, dirinya lari kabaur menuju jembatan terusan. Sementara si perempuan yang diketahui sudah tidak mengenakan Celana dalam, diseret warga keluar dari dalam toilet dengan muka terdunduk ditutupi kerudung yang dipakainya.
Saat itu juga lewat telepon celuller salah seorang warga menghubungi M. Juari Kuwu (Kepala Desa-Red) Desa Terusan Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu, selang tidak berapa lama Kuwu didampingi Lurah Warsa datang ke Masjid Alfurqon, dan si perempuan tersebut langsung diamankan ke rumahnya kuwu untuk diintrograsi. Selang setengah Jam si Rosyidin tertangkap warga dan dibawa juga kerumahnya Kuwu.
Disebutkan juga, saat ditanya si Bunga tadinya mengaku dari Bekasi tapi ketika terus didesak akhirnya mengaku dari dari Desa Sindang. Dan waktu ditanya sekolahnya dimana si Bunga mengaku dari SMA PGRI 2 Indramayu, sementara si Rosyidin mengaku warga Blok samsu Kelurahan Margadadi Kecamatan/Kabupaten Indramayu, dan ditanya sekolahnya dirinya mengaku sekolah di SMKN 1 Sindang. Saat itu juga Kuwu memerintahkan pegawainya untuk menjemput orang tua kedua anak tersebut, untuk Bunga yang datang Ibunya, sementara Rosyidin yang datang Bapaknya.
Dalam pengurusan kedua anak tersebut, sepakat dengan kekeluargaan dan tidak diproses ke yang berwajib. Saat itu kedua orang tua masing-masing kedua anak tersebut, pada hari Senin (16/10) agar datang ke Kantor Desa Terusan untuk menandatangani surat perjanjian.
Saat Dialog mencoba menyelusuri kebenarnya si Rosyidin sekolah di SMKN 1 Sindang, ternyata Dialog mengkonfirmasi Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Sujud, ternyata tidak ada Siswa yang bernama Rosyidin. Sementara si Bunga yang mengaku bersekolah di SMA PGRI 2 Sindang, ternyata pihak Sekolah SMA PGRI 2 Sindang juga nemberikan keterangan tidak ada Siswi yang namanya diminta Dialog.
Dialog mengetahui Rosyidin bersekolah yang sebenarnya yaitu di SMKN 1 Indramayu dari orang tuanya ketika Dialog mendatangi rumah orang tuanya, begitu juga Dialog mengetahui sekolahnya si Bunga juga saat mendatangi rumah orang tuanya Bunga. Setelah mengetahui sekolahnya Rosyidin Saat itu juga Dialog langsung mendtangani SMKN 1 Indramayu, Sehubungan Kepala Sekolah SMKN 1 Indramayu Drs. H. Jenjen Jaeni Dahlan, M.M.Pd. sedang berada di Malaysia sehingga Dialog ditemui Dra. Sugih Prihatin, M.Pd. Wakil Kepala Sekolah (Wakasek) Bidang Kesiswaan, dan Nurhayati Wakasek Bidang Hubungan Industri. Saat itu Dialog menanyakan apakah ada Siswa yang bernama Rosyidin ? setelah dicek data siswa, betul bahwa Rosyidin adalah Siswa SMAN 1 Indramayu kelas 10 Jurusan Tata Boga. Setelah diberikan informasi bahwa Rosyidin tetah tertangkap basah oleh warga diduga berbuat mesum, sehubungan Kepala Sekolah sedang ada di Malaysia, sehingga Dialog tidak memperoleh keterangan apa-apa, dan pihak Wakasek setelah menghubungi Kaseknya hanya menjanjikan hari Senin (23/10), bisa ketemu dengan Kasek.
Saat Dialog yang datang ke SMKN 1 Indramayu Selasa (24/10), tidak ketemu dengan Kepala Sekolah yang katanya sedang dinas luar, hanya ditemui Ratna, S.Pd. BK. Selaku Guru BK dan Puadi, S.Pd. yang mewakili Wakasek Bidang Kesiswaan.
Ratna mengatakan, pada hari Senin (23/10). Rakman selaku orang tua Rosyidin datang ke Sekolah menyerahkan surat pernyataan anaknya Keluar dari SMKN 1 Indramayu, dan meminta Surat Pindah. Dan pihak sekolah memberikan Surat Keterangan Pindah Sekolah, dengan Nomor : 422.7/1352/SMKN1 IM-Bp3Wil.V. tertanggal 23 Oktober 2017. Yang ditandatangi Kepala Sekolah SMKN 1 Indramayu, Drs. H. Jenjen Jaeni Dhakan, M.M.Pd..”sebenarnya tadinya orang tua Rosyidin akan kami panggil untuk datang hari Selasa, sehubungan hari Senin sudah datang dan juga menyatakan anaknya keluar dari Sekolah kami, tentunya kami anggap selesai.” Jelasnya.

Dikatakan Ratna, konsekwensinya kalau tidak keluar sendiri, pihak sekolah juga akan mengambil tindakan  kepada Siswa yang melanggar yang telah membuat pernyataan 10 Janji Siswa, seperti yang dilakukan Rosyidin yang telah melakukan pelanggaraan diantara janji siswa poin 8 yakni tidak akan terlibat pergaulan bebas, prostituisi, traficking, pornoaksi, dan Gank motor.” Sekolah kami akan mengambil tindakan tegas kepada Siswa yang melakukan pelanggaran terhadap janji Siswa yang telah dibuatnya, hal itu supaya Siswa betul-betul mematuhi dan menjalankan apa yang sudah menjadikan ketentuan sekolah dan janji  siswa sendiri, “ tandasnya.(dadang/tono).    

Kamis, 25 Mei 2017

Bangunan Gedung Balai Wartawan Perwakilan PWI Indramayu Mangkrak






Mangkrak – memprihatinkan kalau melihat bangunan gedung makrak seperti ini. Bangunan gedung Perwakilan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Indramayu, yang seharusnya menjadi kebanggaan para Wartawan yang tergabung dalam wadah PWI dan menjadi tempat untuk berkumpulnya para kuli tinta. Sejak dibangun tahun 2015 sampai saat ini tidak ada kejelasan akan dilanjutkan pembangunannya oleh Pemerintah Kabupaten Indramayu. Bangunan Gedung PWI yang diharapkan oleh para Kuli Tinta sudah bisa digunakan, dibiarkan saja Makrak bahkan tumbuh subur rumput dan ilalang.(Foto-Dadang/Dialog).  

Pohon dibiarkan






DibiarkanPohon Mangga milik Warga di Jalan Siliwangi Kelurahan Paoman Kecamatan/Kabupaten Indramayu. Yang jaraknya sekitar 50 Meter dari kantor Kelurahan Paoman dibiarkan saja baik oleh Pemilik pohonnya maupun oleh pemerintah walaupun dahan yang rimbun daunnya sudah menyeberang dan menutup jalan tersebut. Hal itu mengkhawatirkan pengguna jalan akan tertimpa dahan pohon mangga tersebut.(Foto-Dadang/Dialog).

Jumat, 27 Januari 2017

Memfasilitasi Siswa Meraih Prestasi Di SMAN 1 Haurgeulis





Kepala SMAN 1 Haurgeulis  Drs. Asep  Ramli MSi.

Indramayu, Dialog- 19/01/2017- “Sekolah senantiasa selalu memfasilitasi siswa agar mereka berprestasi baik dalam bidang akademik maupun non akademik”. Demikian dikemukakan Kepala SMAN 1 Haurgeulis Drs. Asep Ramli MSi ketika ditemui Dialog kamis (19/1) di ruang kerjanya yang dihadiri pula Wakasek Sarpras Noman Supandi SE dan Wakasek Pengembangan Mutu Ambar Triwidodo SPd.
Dijelaskan, dibidang akademik guru-guru memberikan bimbingan pengembangan mutu terhadap siswa ketika menghadapi olympiade akademik serta mengadakan pendalaman materi pelajaran dalam menghadapi ujian smester dan ujian nasional. Sedangkan dibidang non akademik, sekolah melengkapi sarana olahraga dan kesenian serta mengadakan latihan yang lebih intensif dalam menghadapi even pertandingan.
Beasiswa Bidik Misi
Dengan memberikan fasilitas seperti itu, hasil yang dicapai memuaskan sesuai dengan yang diharapkan. Dibidang akademik, pada tahun akademi 2016/2017 ini ada 20 siswa lulusan SMAN 1 Haurgeulis tahun 2016 yang tengah mengikuti kuliah di berbagai perguruan tinggi dengan mendapatkan beasiswa “program bidik misi” pemerintah.
Ke 20 lulusan itu kuliah di UNPAD 5 orang, UIN 3, Guna Dharma 3, IPB 3, UPI 2, Univ. Siliwangi 2, Unsika Karawang 1, dan di STAN Jakarta 1 orang. Sesuai program pemerintah, bea siswa bidik misi diberikan kepada lulusan SLTA yang berasal dari keluarga kurang mampu dibidang ekonomi namun memiliki prestasi yang bagus dibidang akademik.
Menghadapi tahun akademi 2017/2018 mendatang, SMAN 1 Haurgeulis saat ini sedang mempersiapkan guna merekomendasikan 120 siswa agar bisa mengikuti program beasiswa bidik misi dari pemerintah melalui Kemenristek Dikti. Dalam pengajuan rekomendasi sejak pemenuhan berkas persyaratan hingga pendaftaran ulang di perguruan tinggi negeri, siswa tidak dipungut biaya sedikitpun karena sekolah menanggulangi seluruh biaya yang diperlukan.
Prestasi Olahraga
Sedangkan dibidang non akademik, siswa SMAN 1 Haurgeulis pada tahun pelajaran 2016/2017 berhasil menunjukkan prestasi dalam berbagai pertandingan baik yang diadakan di Indramayu, Bandung maupun kota-kota lainnya.
Prestasi paling akhir, diraih siswa Azis Rijal Mukhlis dalam Kejuaran Karate Terbuka wilayah III Cirebon yang diadakan di Majalengka pada bulan Desember 2016. Pada kejuaraan itu, Azis berhasil menjadi Juara II Kata Beregu Junior Putra. Sedangkan siswa Rendi Ardiyanto meraih prestasi dalam kejuaran Taekwondo tingkat nasional yang diselenggarakan oleh UPI Bandung dengan menjadi Juara III Kyorugi under 73 kg.
Sebelumnya, siswa SMAN 1 Haurgeulis menjadi juara 2 utama LCCK Wira dan Juara 2 Madya KPM pada arena Jumbara PMR Kabupaten Indramayu, Juara Purwa 3 pada ajang LKBB se Jawa Barat, DKI dan Banten yang diadakan di SMKN 1  Losarang, serta beberapa juara dalam lomba kepramukaan yang diadakan oleh STKIP 11 April Sumedang. (syafrudin/dedi),